Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 27

"Guna memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, kita kawal
              kebijakan untuk membatasi kegiatan di tempat kerja melalui work from home 75 persen dengan
              melakukan protokol kesehatan secara ketat," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
              keterangan pers, Kemnaker di Jakarta pada Senin (11/1).

              Menaker Ida Fauziyah mengatakan selama ini Kemnaker terus melakukan upaya pencegahan
              dan  pemutusan  pandemi  Covid-19  terutama  di  lingkungan  kerja.  Pemberlakuan  protokol
              kesehatan yang ketat harus dilakukan agar kelangsungan usaha/industri harus tetap berjalan
              dan pekerja dipastikan aman bekerja.

              "Sejak awal pandemi saya dan jajaran telah mengeluarkan pedoman kepada seluruh perusahaan
              bagaimana pelaksanaan kerja dalam situasi Covid ini," terang Ida.

              Mulai  dari  menentukan  unit-unit  kerja  terpenting  dan  vital  yang  harus  tetap  berjalan.  Juga
              mengurangi jumlah pekerja yang masuk, mengatur shift, menata ulang lay out ruang kerja,
              hingga penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tiap-tiap perusahaan.
              "Instrumen pengaduan juga telah kami bangun, yaitu melalui posko K3 covid di Sisnaker," lanjut
              Menaker Ida.

              Menurut Menaker, tantangan kita selanjutnya adalah, dalam jangka waktu yang relatif panjang,
              orang  cenderung  abai  dan  bosan  menjalankan  protokol  kesehatan.  “Maka  Kemnaker  dan
              jajarannya tidak boleh bosan-bosan mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan regulasi yang
              kami susun," katanya.

              Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga
              Hartarto dalam jumpa pers Rabu (6/1) mengatakan pemerintah telah memutuskan membatasi
              kegiatan masyarakat mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

              Pembatasan kegiatan masyarakat ini akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, meskipun tidak
              berlaku di seluruh kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Pembatasan diterapkan
              sesuai dengan parameter yang telah dibuat pemerintah.





































                                                           26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32