Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 78
Seperti diketahui, KSPI telah menyerahkan gugatan uji formil dan meteriil UU Cipta Kerja ke
Mahkamah Konstitusi. Materi gugatan untuk uji materill mencakup 12 isu, yang meliputi: Upah
minimum, pesangon, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT), pekerja alih daya (outsoucing),
waktu kerja, cuti, PHK, penghapusan sanksi pidana, TKA, jaminan sosial, dan pelaksana
penempatan tenaga kerja.
"Sementara untuk uji formil, kami meminta agar omnibus law UU Cipta Kerja dibatalkan
keseluruhan karena dalam proses penyusunannya terdapat cacat formil dan banyak
kejanggalan," kata Said Iqbal.
Sebagai informasi, Pemerintah telah mengupload draf RPP di sektor ketenagakerjaan. Salah satu
draf tersebut adalah RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Dalam draf RPP tersebut, menyatakan, pengusaha dapat melakukan PHK dan membayar
pesangon setengah dari pengaturan pesangon yang ada di UU Cipta kerja karena beberapa
alasan.
Alasan tersebut antara lain pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap
Pekerja/Buruh karena mengalami kerugian tidak secara berturut - turut selama 2 (dua) tahun.
Kemudian, karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan
mengalami kerugian; alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran
utang yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian.
Selanjutnya, karena alasan Perusahaan pailit; karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan
keadaan memaksa (force majeur). Maupun disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara
berturut - turut selama 2 (dua) tahun.
77
