Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 164
Pasalnya, menurut dia, surat tersebut menegaskan bahwa THR 2021 wajib dibayarkan H-7
sebelum hari raya dan tidak dicicil. Meskipun, isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan
bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19.
Dalam kondisi tersebut, kata dia, nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan
secara bipartit dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada
serikat pekerja .
"Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan," ujar dia.
Namun demikian, kata Said Iqbal, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan
untuk tidak membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat H-1 sebelum hari
raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR. Karena itu, KSPI mendesak aturan dalam
surat edaran itu ditegakkan.
KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan pro aktif
melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021
atau belum. Dengan demikian, surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak penegakan
hukum, tidak hanya aturan main saja.
"THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan
akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni Rp 230 triliun atau 10
persen dari APBN. Sungguh besar nilainya," kata Said Iqbal. Ketika konsumsi meningkat, ujar
Said Iqbal, maka akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menuju positif.
163
