Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 166
Ida Fauziyah mengemukakan kewajiban membayar THR tersebut, tertuang dalam Surat Edaran
Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan.
Usulan Nyaris 90 Persen, Rekrutmen Guru PPPK 2021 Bakal Sebegini. Oleh karena itu, Menaker
meminta kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR 2021
kepada pekerja , sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk perusahaan yang masih terdampak pandemi covid-19, dan tidak mampu memberikan THR
sesuai waktu yang ditentukan, Menaker mewajibkan dialog untuk mencari kesepakatan.
"Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum
hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh, yang berdasarkan laporkan keuangan
internal perusahaan yang transparan," ujar Ida.
Hasil kesepakatan wajib dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Ida memastikan bahwa kesepakatan antara perusahaan dan buruh, tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 2021.
Selain itu untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan, maka para
kepala daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan dengan memperhatikan
rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Para kepala daerah juga diminta untuk membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021, dan
melaporkan data pelaksanaan THR 2021 serta tindak lanjutnya kepada Kemenaker.
Kemenaker juga telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi, dan penegakan hukum
pelaksanaan THR 2021.
165
