Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Ringkasan

Massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat (Jabar)
melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro pada Senin (12/4). Aksi
digelar dengan tujuan agar Pemprov Jabar mencabut Omnibus Law atau RUU Cipta kerja
sekaligus mendorong agar penyaluran tunjangan hari raya (THR) tak dicicil.

GEJOLAK THR MELUAS
BANDUNG - Massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat
(Jabar) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro pada Senin (12/4).

Aksi digelar dengan tujuan agar Pemprov Jabar mencabut Omnibus Law atau RUU Cipta kerja
sekaligus mendorong agar penyaluran tunjangan hari raya (THR) tak dicicil.

"Hari ini kita FSPMI Jawa Barat melakukan aksi melalui DPP FSPMI pusat melakukan aksi di
seluruh Indonesia secara langsung dan virtual," kata Sabilah Rosyad, selaku Sekjen DPP FSPMI
Jawa Barat, kemarin.

Rosyad menjelaskan, aksi ini dilakukan serentak di 20 provinsi di Indonesia dan 150 di
kabupaten/kota. "Ini juga kita lakukan di depan pabrik-pabrik kita perwakilan 10% dari jumlah
anggota kami," ujarnya. Sementara itu, dalam aksi ini pihaknya juga menuntut khususnya
kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang melakukan persidangan agar
mengabulkan seluruh gugatannya.

"Jadi dalam aksi ini kami menuntut agar Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang melakukan
persidangan agar mengabulkan seluruh gugatan kita," terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Rachmat
Taufik Garsadi mengaku belum mengetahui terkait bakal adanya penundaan dan pencicilan THR
di tahun 2021. "Saya belum tahu, tapi kabarnya akan terbit Surat Edaran No 6/2021," kata
Taufik.

Mesti begitu, Disnaker Jabar mengikuti Surat Edaran dari Menaker. Setelah keputusan keluar,
dirinya akan segera menyosialisasikan kepada para pengusaha di Jabar. "Kita ikuti pusat dan
menyosialisakannya, semoga tidak ada penundaan dan pencicilan THR ini," katanya.

Ia mengaku, saat ini Disnaker Jabar sedang menggalakan sosialisasi Prakerja. Pasalnya, banyak
penerima Program Kartu Prakerja di Jabar yang tidak memanfaatkan dana pelatihan dengan
baik. Menurutnya, sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengingatkan penerima Kartu Prakerja di
lingkungannya untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan nominal yang dianggarkan.

"Tahun ini, kami juga akan mendapatkan data penerima Kartu Prakerja di Jabar dari Kemnaker.
Dengan begitu, kami bisa memonitoring dan mendorong penerima untuk mengikuti pelatihan,"
ujarnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangannya
mewajibkan setiap perusahaan membayar penuh THR untuk karyawan, paling lambat tujuh hari
menjelang hari raya keagamaan.
Kewajiban itu diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja /Buruh di
Perusahaan, yang ditandatangani pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di
seluruh Indonesia.

169