Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam perundingan itu. perusahaan yang terdampak Covid-
19 wajib membuktikan ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparam

negative - Taufik Ismail (Komandan Kodim 0817) Jangan ada lagi perusahaan yang membayar
THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan. Karena faktanya, banyak
perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020

negative - Taufik Ismail (Komandan Kodim 0817) Jangan ada lagi perusahaan yang membayar
THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan. Karena faktanya, banyak
perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020.

Ringkasan
Buruh Minta Tak Dicicil, Perusahaan yang Telat Bayar Dapat Sanksi. Tunjangan Hari Raya (THR)
2021 harus dibayar penuh dan tepat waktu kepada pekerja /buruh, yaitu paling lambat tujuh
hari sebelum hari raya Idul Fitri.

THR DIBAYAR PENUH DAN TEPAT WAKTU
Buruh Minta Tak Dicicil, Perusahaan yang Telat Bayar Dapat Sanksi

Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 harus dibayar penuh dan tepat waktu kepada pekerja /buruh,
yaitu paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.

"Penundaan pembayaran THR bagi perusahaan terdampak pandemic Covid-19 paling lambai
sehari jelang hari raya." ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Senin (12/4).
Ida menegaskan, masalah THR turut dibahas dalam LKS Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja / buruh, dan pemerintah.

Keputusan tentang THR ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja
/Buruh di Perusahaan. SE ditandatangani 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di
seluruh Indonesia.

Kemenaker mendorong diadakannya dialog bi-partit bagi perusahaan terdampak pandemi yang
tidak mampu membayarkan THR 2021 sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan. Dialog
dilakukan untuk menyepakati pembayaran THR paling lambat sehari jelang hari raya keagamaan
tiba.

"Saya ingin menyampaikan bahwa SE ini berdasarkan masukan, termasuk masukan dari teman-
teman di LKS Tripartit. Jadi tugasnya LKS Tripartit itu memberikan saran dan masukan lalu
Kemenaker mengolah masukan tersebut." ujarnya. Menurutnya, pihaknya menampung masukan
dari tripartite nasional.

Kelonggarannya diberikan hanya sampai tibanya hari raya, itu pun didasarkan atas pembicaraan
bi-partite antara pengusaha dan pekerja dengan semangat kekeluargaan dan menyampaikan
kondisi laporan keuangan internal perusahaan.

Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

172