Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 177
EMIL JANJI JADI WASIT YANG ADIL
Minta Warga Lapor Jika THR Tak Dibayar Tepat Waktu
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat melaporkan kepadanya jika ada
perusahaan yang tak memenuhi kewajibannya membayarkan tunjangan hari raya (THR) secara
penuh dan tepat waktu. Emil, begitu. Ridwan Kamil biasa disapa, juga meminta perusahaan yang
mengalami kesulitan finansial karena pandeml Covid-19 untuk melapor sejak jauh-jauh hari,
sebelum tenggat pembayaran THR berakhir. Pemprov Jabar, kata Emil akan memfasilitasi
pertemuan antara pihak pengusaha dengan pekerja untuk mendapatkan solusi yang terbaik.
"Sesuai arahan, tolong (THR) dibayarkan penuh 100 persen dan laporkan kalau ada pelanggaran,
yang tidak penuh. Tentu kita akan wasitkan seadil-adilnya karena kita tahu situasi ekonomi
belum pulih," kata Gubernur di The TYans Luxuiy Hotel, Senin (12/4).
Keharusan perusahaan untuk membayar secara penuh THR menjelang perayaan Idulfitri tahun
ini ditegaskan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauzlyah. dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/
HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021
bagi Pekerja /Bu-ruh di Perusahaan. Dalam SE tersebut ditegaskan. THR harus sudah dibayarkan
paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri. Namun, kata Menteri, terdapat pengecualian bagi
perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk perusahaan yang terdampak pandemik
masih dimungkinkan ada pelonggaran untuk menunda pembayaran THR.
Akan tetapi, penundaan tidak boleh melewati hari raya. "Penundaan pembayaran THR bagi
perusahaan terdampak pandemi Covid-19 paling lambat sehari jelang hari raya," ujar Ida
Fauzlyah, dalam konferensi pers tentang THR Tahun 2021 yang digelar secara virtual di Jakarta,
kemarin.
Menteri juga menegaskan, penundaan THR harus berdasarkan pembicaraan bipartlte antara
pengusaha dan pekerja yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Kesepakatan dibuat
secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya. Perusahaan juga
wajib menyampaikan laporan keuangan Internalnya secara jujur dan transparan. "Laporan
keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir." kata Ida.
Denda
Kemenaker juga menyiapkan skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang terlambat
membayar THR 2021. Dendanya sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.
Adapun sanksi administrasi akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Peng-upahan. Yakni, berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. hingga pembekuan kegiatan usaha.
Ida menegaskan pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR keagamaan pada pekerja /buruh. Karena. THR merupakan
pendapatan non-upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja /buruh.
"Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja dan buruh,' kata Ida.
176
