Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul THR 2021 Harus Dibayar Penuh dan Tepat Waktu
Nama Media Warta Kota
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg11
Jurnalis TRIBUNNETWORK
Tanggal 2021-04-13 05:44:59
Ukuran 101x105mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 13.635.000

News Value Rp 40.905.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penundaan pembayaran THR bagi
perusahaan terdam-pak pandemic Covid-19 paling lambat sehari jelang hari raya

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) gaya ingin menyampaikan bahwa SE ini
berdasarkan masukan, termasuk masukan dari teman-teman di LKS Tripartit. Jadi tugasnya LKS
Tripartit itu memberikan saran dan masukan lalu Kemenaker mengolah masukan tersebut

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Laporan keuangan yang menyatakan tidak
mampu selama 2 tahun terakhir.' kata Ida. . Kemenaker juga menyiapkan skema denda dan
sanksi bagi perusahaan yang terlambat membayar THR 2021. Denda sebesar lima persen dari
total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran. .
Menanggapi SE Menaker, Presiden Konfederasi Serikat bekerja Indonesia (KSP1) Said' Iqbal
meminta Menaker bersikap tegas dalam penegakan SE tersebut.

Ringkasan
Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 harus dibayar penuh dan tepat waktu kepada pekerja / buruh,
yaitu paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri. Keputusan tentang THR ini tercantum
dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan. SE ditandatangani 12 April
2021 dan ditujukan'kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

THR 2021 HARUS DIBAYAR PENUH DAN TEPAT WAKTU

Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 harus dibayar penuh dan tepat waktu kepada pekerja / buruh,
yaitu paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.
"Penundaan pembayaran THR bagi perusahaan terdam-pak pandemic Covid-19 paling lambat
sehari jelang hari raya, " ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Senin (12/4).

Ida menegaskan, masalah THR turut dibahas dalam LKS Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja /buruh. dan pemerintah.
180