Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Keputusan tentang THR ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja
/Buruh di Perusahaan. SE ditandatangani 12 April 2021 dan ditujukan'kepada para gubernur di
seluruh Indonesia.

Kemenaker mendorong diadakannya dialog bipartit bagi perusahaan terdampak pandemi yang
tidak mampu membayarkan THR 2021 sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.Dialog
dilakukan untuk menyepakati pembayaran THR paling lambat sehari jelang hari raya keagamaan
tiba.

"gaya ingin menyampaikan bahwa SE ini berdasarkan masukan, termasuk masukan dari teman-
teman di LKS Tripartit. Jadi tugasnya LKS Tripartit itu memberikan saran dan masukan lalu
Kemenaker mengolah masukan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya menampung masukan dari tripar-tite nasional. Kelonggarannya diberikan
hanya sampai tibanya hari raya, itu pun didasarkan atas pembicaraan bipartite antara pengusaha
dan pekerja dengan semangat kekeluargaan dan menyampaikan kondisi laporan keuangan
internal perusahaan.

Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan."Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir.' kata
Ida.

Kemenaker juga menyiapkan skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang terlambat
membayar THR 2021. Denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran. Menanggapi SE Menaker, Presiden Konfederasi
Serikat bekerja Indonesia (KSP1) Said Iqbal meminta Menaker bersikap tegas dalam penegakan
SE tersebut.

"Jangan ada lagi perusahaan yang merr.bayarTHR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
tahun beijalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020. "
katanya. (Tribun Network/Larasati Dyah Utami/Reynas Abdila/ Taufik Ismail/sam).

181