Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 180
Jika saja SE tersebut tidak ada, menurut Roy, maka aturannya tetap mengacu pada Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
Peraturan tersebut mengharuskan THR dibayar paling lambat seminggu sebelum hari raya
sekaligus tanpa dicicil atau ditunda.
"Dengan adanya SE itu, ada poin kedua yang memberikan syarat, memberikan ruang untuk
dimusyawarahkan kalau perusahaan tersebut tidak mampu. Karena dengan ruang itu, pasti tidak
mampu, karena yang terkena dampak Co-vid-19 kan hampir semuanya," katanya.
la berharap, pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota, untuk tidak mengindahkan SE
tersebut. Cukup, katanya, melaksanakan Permen Nomor 6 Tahun 2016 tersebut Peraturan ini,
katanya, sudah jelas menyatakan pembayaran THR diberikan sebesar gaji sebulan penuh bagi
pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun dan bagi yang bekerja di bawah setahun pun ada
ketentuannya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said lqbal, mengatakan ketidakmampuan
perusahaan tidak bisa dijadikan alasan bagi perusahaan untuk tidak membayar THR. Oleh karena
itu, ia meminta Menaker untuk bersikap tegas dalam penegakan SE tersebut. Bagi pengusaha
yang tidak mampu, paling lambat H-l sebelum hari raya harus sudah menyelesaikan pembayaran
THR.
"Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020,"
katanya, (syarif ab-dussalam/larasati dyah utami/ reynas abdila/taufik ismail/tri-bunnetwork)
179
