Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 174

"Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir." kata Ida.

              Denda 5 Persen

              Kemenaker  juga  menyiapkan  skema  denda  dan  sanksi  bagi  perusahaan  yang  terlambat
              membayar THR 2021.

              Denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
              kewajiban pembayaran.

              Sementara sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
              tentang Pengupahan.

              Di  antaranya  berupa  teguran  tertulis,  pembatasan  kegiatan  usaha,  penghentian  sementara
              sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

              Ida menegaskan pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
              untuk  tetap  membayar  THR  keagamaan  pada  pekerja  /  buruh.  Karena  THR  merupakan
              pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja /buruh.

              "Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
              kepada para pekerja  dan buruh." kata Ida.

              Tidak Dicicil

              Menanggapi  SE  Menaker.  Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja    Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal
              meminta Menaker bersikap tegas dalam penegakan SE tersebut.

              "Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
              Covid-19.  Di  mana  nilai  THR  dan  sistem  pembayarannya  harus  dirundingkan  secara  bipartit
              dengan serikat pekerja  dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja
              ." kata Said Iqbal. kemarin.

              "Dalam  perundingan  itu.  perusahaan  yang  terdampak  Covid-19  wajib  membuktikan
              ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
              yang transparam," katanya.
              KSPI  menekankan  ketidakmampuan  perusahaan  agar  tidak  menjadi  alasan  untuk  tidak
              membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat I I-1 sebelum hari raya harus
              sudah menyelesaikan pembayaran THR.

              "Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
              tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020."
              katanya.(Tribun Network/Larasati Dyah Utami/Reynas Abdila/ Taufik Ismail/sam)



















                                                           173
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179