Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

konferensi pers Virtual Ke-menterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dipantau dari Jakarta
pada Senin (12/4).
Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
M/6/-HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
para gubernur di seluruh Indonesia.

Dalam edaran itu, ia menyatakan pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan, yaitu Perataran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan.

Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan
dan dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.

Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan se-tempat dengan
pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Dia mengingatkan
terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut "Pengusaha yang
terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau burUh dikenai denda sebesar lima
persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha
untuk membayar," kata Ida.

Pengusaha yang tidak membayar THR dalamwaktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administrasi sesuai ketentuan pemerintah. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta
pembekuan kegiatan usaha. Selain itu, pengenaan denda dan sanksi tersebut tidak
menghilangkan kewajiban= pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja .

Pada tahun lalu, Kemnaker mencatat terdapat 410 aduan terkait tunjangan hari raya (THR) tahun
lalu dengan 307 perusahaan di antaranya sudah menyelesaikan permasalahan pembayaran.
Berdasarkan data Kemnaker per Juni 2020 terdapat 683 jumlah layanan pengaduan dan setelah
dilakukan pemilahan ditemukan 410 di antaranyai adalah terkait dengan pembayaran THR Idul
Fitri.
"Yang perlu mendapatkan tindak lanjut dengan kategori sebagai berikut, 307 perusahaan yang
sudah selesai melalui pemeriksaan serta pembinaan dan THR dibayarkan.

Artinya, perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR baik terlambat bayar, yang tertunda,
yang menyepakati pembayaran sesuai aturan maupun tidak sesuai THR," kata Ida. etmri

158