Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 193

Tahun lalu pemerintah memberi kelonggaran kepada pengusaha untuk membayar THR secara
              mencicil.  Selain  itu  pemerintah  mengguyurkan  ragam  insentif  untuk  mendukung  pemulihan
              ekonomi nasional.

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengapresiasi sikap pemerintah. Perkiraan nilai
              ekonomi dari uang THR yang berputar mencapai Rp 230 triliun.

              Namun pekerja  meminta meminta Kemnaker bersikap tegas dalam menegakkan aturan sesuai
              dengan  isi  surat  edaran  Menteri  Tenaga  Kerja.  Dengan  begitu,  tidak  ada  perusahaan  yang
              beradalih  menggunakan  alasan  ketidakmampuan  keuangan  sebagai  alasan  untuk  tidak
              membayar THR. "Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga
              akhir Desember tahun berjalan," ujar Ketua KSPI Said Iqbal.

              Poin Surat Eedaran THR Menaker

              THR wajib diberikan paling lambat 7 hari menjelang hari raya

              THR diberikan bagi pekerja yang sudah bekerja minimal satu bulan, besarnya untuk yang bekerja
              lebih dari 12 bulan satu bulan gaji dan kurang dari 12 bulan berdasarkan secara proporsional.

              Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR harus dibuktikan ketidakmampuan dengan
              memberikan bukti laporan keuangan internal

              Meski ada kendala di perusahaan, tidak menghilangkan kewajiban perusahaana membayar THR
              sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

              Pemda menerapkan hukum bagi perusahaan yang tidak membayar THR dengan memperhatikan
              rekomendasi pengawas ketenagakerjaan.

              Setiap daerah membentuk Posko THR dengan protokol kesehatan.

              Pemda melaporkan pelaksanaan THR perusahaan ke Kementerian Ketenagakerjaan.

              Sumber: Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pemberian THR
              Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan

              Sementara itu Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta
              Sarman Simanjorang harap agar jauh-jauh hari pengusaha yang tidak mampu bisa melakukan
              pembicaraan  secara  bipartit  dengan  karyawan  jika  mengalami  kendala  keuangan.  HPPI
              memastikan pengusaha tidak akan lari dari tanggung jawab dan akan membayarkan kewajiban
              THR jika kondisi sudah normal.

              Ekonom  Center  of  Reform  on  Economics  (CORE)  Indonesia  Yusuf  Rendy  Manilet  menilai
              pemberian  THR  bakal  menstimulus  konsumsi  beragam  kelompok  pendapatan  masyarakat.
              Kondisi itu bisa berpengaruh positif bagi laju ekonomi di kuartal II.

















                                                           192
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198