Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 189

Judul               Penundaan THR Harus Disepakati Pekerja
                Nama Media          Jawa Pos
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg1&11
                Jurnalis            FAL
                Tanggal             2021-04-13 05:15:45
                Ukuran              292x338mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 324.120.000

                News Value          Rp 3.241.200.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ini berdasar laporan keuangan internal selama
              dua tahun terakhir Harus dibuka secara transparan

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak
              sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR 2021 dengan besaran sesuai
              ketentuan

              negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
              Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Bagi yang mampu tidak masalah Tanpa SE
              pun, mereka akan bayar Persoalannya, kan ada yang tidak mampu. Sedangkan SE ini kesannya
              memaksakan harus bayar lunas

              negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
              Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Siapa yang paling tahukondisi perusahaan
              jika bukan karyawan dan manajemen itu sendiri. Biarkan saja mereka berunding. Kecuali jika
              ada perusahaan yang moral hazard-nya jelek. Misalnya, mampu tapi tidak mau membayar sesuai
              aturan, nah itu biar karyawannya yang bersikap



              Ringkasan

              Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 yang ditujukan kepada
              Maksimal H-l Lebaran para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya
              (THR)  Idul  Fitri  bagi  pekerja  /buruh  di  perusahaan.  Sebagaimana  disampaikan  Menko
              Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya, pemerintah meminta THR yang dibayarkan harus
              penuh.Pembayarannya juga tidak boleh dicicil.



              PENUNDAAN THR HARUS DISEPAKATI PEKERJA

              Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 yang ditujukan kepada
              Maksimal H-l Lebaran para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya
              (THR)  Idul  Fitri  bagi  pekerja  /buruh  di  perusahaan.  Sebagaimana  disampaikan  Menko

                                                           188
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194