Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 199
Kendati demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak
pandemi Covid-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan. Ida
menyatakan kelompok perusahaan tersebut bisa membayar THR maksimal H-i Lebaran.
Dengan catatan, manajemen harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan terlebih dahulu. Perusahaan juga harus membuka laporan keuangan dalam dua
tahun terakhir secara transparan kepada pekerja .
"Kesepakatan dibuat tertulis bahwa THR paling lambat harus dibayar sebelum hari raya
keagamaan 2021 berdasarkan laporan keuangan yang transparan," terang Ida.
Nantinya, kesepakatan atau hasil dialog dengan pekerja harus diserahkan perusahaan kepada
Dinas Ketenagakerjaan. Perusahaan harus melaporkan hal tersebut sebelum H-7 Lebaran. Dalam
rangka memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi keluhan terhadap pembayaran THR
tahun ini, Ida meminta gubernur dan bupati untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan-nya
terhadap pelanggaran pemberian THRkeagamaan tahun ini, membentuk pos komando
pelaksanaan THR dan melaporkan data pelaksanaan THR perusahaan ke Kementerian
Ketenagakerjaan.
"Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk satuan tugas pelayanan di pusat dan
diikuti daerah agar SE berjalan efektif, serta tercapai kesepakatan memuaskan antara pengusaha
dan buruh," jelas Ida.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan perusahaan yangtelat membayar THRkepada pekerja akan
dikenakan denda 5 persen dari total THRyang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar. Namun, denda ini tak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja nya.
"Batas waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya," katanya. Sementara,
pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan usaha perusahaan tersebut. "Penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha," jelas Ida. (cnn)
198
