Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 221
Secara khusus, Ida mendesak agar pemda segera menertibkan perusahaan-perusahaan yang
masih memberikan upah murah atau di bawah UMR Menurut dia, pengusaha bandel itulah yang
harus ditindak
Dia menjelaskan, anggota Apindo Banten hanya 10 persen dari total pengusaha di Banten.
Sementara itu, yang 90 persen adalah perusahaan yang disebut abal-abal karena tidak bisa
memenuhi standar upah minimum. "Harusnya, itu yang dikejar Minimal upah minimum harus
dibayar," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang
Hardiansyah memberikan penilaian berbeda. Menurut dia, edaran tersebut membuat perusahaan
terpaksa membayar THR sesuai dengan perjanjian Kerja bersama (PKB) antara serikat pekerja
dan perusahaan.
Padahal, nominal THR yang diatur dalam PKB umumnya lebih tinggi daripada SE Kemenaker.
'Jumlahnya bervariasi, mulai satu hingga dua setengah bulan gaji," katanya. Karena itu, dia
menilai SE Kemenaker berpotensi mengadu domba antara karyawan dan pengusaha.
Pihaknya telah memberikan sosialisasi kepada anggotanya agar segera berunding dengan
perusahaan. "Saya tekankan kepada anggota, rundingkan saja dengan perusahaan. Sebisanya
yang dijalankan adalah PKB," tegasnya. (dom/co4/byu)
220
