Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Menaker dikutip dari laman Setkab,
Senin (12/04/2021).
Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja
/Buruh di Perusahaan.

Dikutip dari laman Setkab, dalam SE tersebut diatur sejumlah ketentuan mengenai pembayaran
THR 2021, di antaranya:

• THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
• Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa
kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
• THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
• Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
• Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
• Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata
upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
• Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan,
upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa
kerja.

Mekanisme pembayaran THR perusahaan terdampak pandemi
Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR
Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
Menaker meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan
pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan iktikad baik.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan.

Kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus dipastikan tidak
sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021
kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat.

Lebih lanjut, Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan
untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan
laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.

Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat
222