Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 26
Judul Menaker: THR 2021 Wajib Dibayar
Nama Media Jateng Pos
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis Udi
Tanggal 2021-04-13 10:15:51
Ukuran 127x310mmk
Warna Warna
AD Value Rp 37.338.000
News Value Rp 373.380.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran tunjangan hari
raya (THR) 2021 mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan perundangan-undangan
meski diberi dispensasi pembayaran paling lambat sehari sebelum hari raya Idul Fitri.
MENAKER: THR 2021 WAJIB DIBAYAR
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran tunjangan hari
raya (THR) 2021 mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan perundangan-undangan
meski diberi dispensasi pembayaran paling lambat sehari sebelum hari raya Idul Fitri.
"Saya perlu sampaikan beberapa hal THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba" kata Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual
Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (12/4).
Menaker memastikan hal itu sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/
HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021
Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Oleh karena itu, Menaker meminta kepada para kepala daerah
untuk memastikan perusahaan membayar THR 2021 kepada pekerja sesuai peraturan
perundang-undangan.
Untuk perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan tidak mampu memberikan
THR sesuai waktu yang ditentukan, Menaker mewajibkan dialog untuk mencari kesepakatan
untuk hal tersebut.
Dia juga mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog
dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan
disertai itikad baik dengan kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis.
"Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum
hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang berdasarkan laporkan keuangan
internal perusahaan yang transparan" kata Ida. Hasil kesepakatan itu sendiri harus dilaporkan
kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
25