Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 27
Ida memastikan bahwa kesepakatan antara perusahaan dan buruh itu tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 2021.
Selain itu untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan maka para
kepala daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan dengan memperhatikan
rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Para kepala daerah juga diminta untuk membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021 dan
melaporkan data pelaksanaan THR 2021 serta tindak lanjurnya kepada Kemnaker.
Kemnaker juga telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pelaksanaan THR 2021. (tmp/udi)
26
