Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Kelonggarannya diberikan hanya sampai tibanya hari raya, itu pun didasarkan atas pembicaraan
bipartite antara pengusaha dan pekerja dengan semangat kekeluargaan dan menyampaikan
kondisi laporan keuangan internal perusahaan.

Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

"Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir," kata Ida.

Denda 5 Persen Kemenaker juga menyiapkan skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang
terlambat membayar THR 2021.

Denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pembayaran. Sementara sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Di antaranya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Ida menegaskan pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh. Karena, THR merupakan
pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

"Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja dan buruh," kata Ida.

Tidak Dicicil Menanggapi SE Menaker, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Said Iqbal meminta Menaker bersikap tegas dalam penegakan SE tersebut.

"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja,"
kata Said Iqbal, kemarin.

"Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparam," katanya.
KSPI menekankan ketidakmampuan perusahaan agar tidak menjadi alasan untuk tidak
membayar THR.

Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat H-1 sebelum hari raya harus sudah
menyelesaikan pembayaran THR.

"Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020,"
katanya. (Tribun Network/Larasati Dyah Utami/Reynas Abdila/Taufik Ismail/sam).

30