Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

"Kebijakan yang diterapkan untuk buruhnya tidak seindah keuntungan bisnis yang dicapai,"
demikian keterangan resmi dari para pekerja yang diterima Tempo di Jakarta, Senin, 12 April
2021.

Sejumlah pekerja yang melancarkan protes ini tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh
Indonesia (SPBI) SB PT Fast Food Indonesia Tbk. Fast Food tak lain adalah pemegang hak
waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia.

Dalam keterangan tersebut, para pekerja menyebut perusahaan mengeluarkan sejumlah
kebijakan dengan alasan pandemi Covid-19 pada April 2020. Di antaranya seperti pemotongan
upah dan hold upah, membayar THR tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) KFC, serta menunda pembayaran upah lembur buruh.

Akibat dari kebijakan ini, para pegawai KFC disebut mendapatkan upah jauh di bawah Upah
Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang berlaku pada tahun 2020. Menurut para pekerja, berbagai
kebijakan ini juga dilakukan tanpa persetujuan buruh dan merupakan bentuk pelanggaran pada
UU Ketenagakerjaan.

Tak sampai di situ, para pekerja menyebut perusahaan juga mengeluarkan kebijakan penundaan
pembayaran tunjangan kelahiran, kematian, pernikahan, dan penghargaan masa kerja. Padahal,
kebijakan ini sudah dituangkan dalam PKB.
Berbagai situasi ini, kata mereka, telah dialami seluruh pekerja KFC dengan durasi waktu hampir
setahun sejak pandemi Covid-19. "Hingga hari ini belum ada kejelasan, kapan semua ini akan
dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja," tulis para pekerja di SPBI ini.

Tempo mengkonfirmasi berbagai protes yang dilancarkan tersebut kepada Direktur Fast Food
Indonesia Justinus Dalimin Juwono. Justinus tidak merinci apakah berbagai kejadian yang
disampaikan oleh para pekerja ini benar terjadi di lapangan.

Ia hanya mengatakan bahwa semuanya telah didiskusikan dan disepakati bersama dengan
serikat pekerja mereka yang bernama SPFFI. "Apa-apa yang harus kami jalankan untuk
mencapai kesepakatan hal-hal tersebut, sejak Januari 2021," kata dia.

Ia juga enggan merinci hasil kesepakatan dengan SPFFI. "Intinya sudah didiskusikan atau
disepekati bersama dengan SPFFI, karena SPFFI adalah yang mewakili terbesar dari karyawan
KFC," ujarnya.

Antony Matondang, salah satu koordinator SPBI membenarkan adanya kesepakatan pada
Januari 2021 ini. Tapi hanya SPFFI saja yang sepakat dengan manajemen untuk pemotongan
upah dan lain-lain, sementara SPBI tidak. Menurut dia, SPFFI dan SPBI adalah dua kelompok
yang berbeda di tubuh karyawan KFC.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima audiensi dari Antony dan kawan-
kawan pada hari yang sama, Senin, 12 April 2021. Sehingga, kementerian akan melakukan
sejumlah upaya untuk menyelesaikan masalah ini.

"Semoga dicarikan titik temunya," kata Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitan.

32