Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 37

Judul               Pemda Diminta Bentuk Posko-Satgas THR
                Nama Media          Analisa Daily
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg1&8
                Jurnalis            ANT
                Tanggal             2021-04-13 10:00:12
                Ukuran              152x68mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.784.000

                News Value          Rp 177.840.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk
              membentuk pos komando pelaksanaan serta satuan tugas (satgas) pelayanan terkait tunjangan
              hari raya (THR) 2021 untuk mengantisipasi timbulnya keluhan. Pembentukan Posko THR 2021
              termasuk  dalam  salah  satu  isi  dari  Surat  Edaran  (SE)  Menaker  Nomor  M/6/  HK.04/IV/2021
              tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/
              buruh  di  perusahaan  yang  diterbitkan  pada  12 April  dan  ditujukan kepada  para  gubernur di
              seluruh Indonesia.


              PEMDA DIMINTA BENTUK POSKO-SATGAS THR

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk
              membentuk pos komando pelaksanaan serta satuan tugas (satgas) pelayanan terkait tunjangan
              hari raya (THR) 2021 untuk mengantisipasi timbulnya keluhan.

              Pembentukan Posko THR 2021 termasuk dalam salah satu isi dari Surat Edaran (SE) Menaker
              Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
              Tahun 2021 bagi pekerja/ buruh di perusahaan yang diterbitkan pada 12 April dan ditujukan
              kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

              "Dalam  rangka  memberikan  kepastian  hukum  dan  mengantisipasi  timbulnya  keluhan  dan
              pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah maka diminta kepada
              kepala  daerah  untuk  menegakkan  hukum  sesuai  kewenangannya  terhadap  pelanggaran
              pemberian TIIR Keagamaan tahun 2021," kata Menaker Ida dalam konferensi pers virtual di
              Jakarta pada Senin.

              Penegakan  hukum  terkait  pelanggaran  mekanisme  pembayaran  TIIR  itu  harus  juga
              memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

              Pemda juga diminta untuk membentuk Pos Komando (Posko) Pelaksanaan THR Keagamaan 2021
              dan melaporkan data pelaksanaan THR 2021 di perusahaan-perusahaan serta tindak lanjut yang
              telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.




                                                           36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42