Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 42
Sedangkan, 103 perusahaan lainnya masih dalam proses pemeriksaan, pengawasan, dan
pemanggilan dinas oleh Kementerian Ketenagakerjaan hingga saat ini. Hal ini dilakukan untuk
pelaksanaan nota pemeriksaan satu dan dua sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang
berlaku.
"Beberapa di antaranya berkaitan dengan persoalan hubungan industrial yang lagi berproses
sesuai mekanisme. Saya kira itu update pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sampai
2021," bebernya.
4. Ketentuan Pembayaran THR 2021 Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan
kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Ida di Jakarta, pada Virtual
Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta, Senin (12/4/2021).
Dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah
mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan
kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang
dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi
12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
5. Kemnaker Minta Pemda Tegakkan Hukum Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi
timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan
pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
Menaker Ida meminta Gubernur beserta Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Ia juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.
41
