Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Pun, kata Menaker Ida, pemberian sanksi administrasi tersebut juga tak serta merta
menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja
atau buruh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Saya kira itu ya sama,"
tutupnya.

8. Buruh ingatkan perusahaan tak cicil bayar THR 2021 Presiden Kelompok Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengapresiasi keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah yang mewajibkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 pada H-7 Lebaran
Idul Fitri 1442 Hijriah.

Di sisi lain, Iqbal juga mendesak kepada pihak pengusaha agar mematuhi ketentuan tersebut,
dengan cara tidak membayar THR secara setengah-setengah sambil dicicil.

"Di situ dinyatakan dalam surat edaran bahwa THR tahun 2021 wajib dibayar penuh oleh
pengusaha kepada buruhnya, dan dilakukan H-7 sebelum hari raya, dan tidak boleh dicicil," ujar
Iqbal dalam siaran videonya kepada Senin (12/4/2021).
"Tuntutan tentang THR yang tidak boleh dicicil ini secara seirama dengan tuntutan KSPI dan
buruh Indonesia, yang disampaikan hari ini 12 April 2021, yaitu membayar THR untuk tidak dicicil
untuk tahun 2021," tegasnya.

Oleh karenanya, dia menambahkan, kelompok serikat buruh meminta seluruh pengusaha di
Indonesia untuk mematuhi surat edaran Menaker tersebut.

"Bagi pengusaha yang tidak mampu di situ dinyatakan berunding secara Bipartit dengan serikat
buruh atau perwakilan buruh dengan melampirkan, memberikan laporan pembukuan keuangan
perusahaan yang merugi 2 tahun. Bilamana itu tidak ada, maka wajib membayar THR tahun
2021 ini secara penuh dan tidak dicicil," pintanya.

Menurut dia, THR yang dibayarkan secara penuh akan meningkatkan daya beli (purchasing
power) dari kaum buruh. Sehingga turut meningkatkan konsumsi dan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi yang bisa kembali positif.

"Oleh karena itu, kami minta pengusaha mematuhi Surat Edaran Menaker tentang THR 2021,
dan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tindakan law enforcement, penegakan aturan
apabila ada pengusaha yang tidak mematuhi surat edaran," kata Said Iqbal.

43