Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

6. Pengusaha Bisa Bayar THR H-1, Tapi Wajib Buka Laporan Keuangan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, perusahaan yang tidak mampu membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan secara tepat waktu pada H-7 Idul Fitri 2021 akibat dampak pandemi
Covid-19 bisa mendapat kelonggaran. Tentunya sesuai dengan kesepakatan bersama buruh atau
pekerja.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang
dikeluarkan per 12 April 2021 dan ditujukan kepada para kepala daerah.

"Pengusaha yang tidak mampu membayar THR Keagamaan agar melakukan dialog dengan
pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan," ungkap Ida Fauziyah dalam acara konferensi
pers tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4/2021).

Ida bilang, kesepakatan yang dicapai dengan dialog birpartit sendiri harus dilaksanakan secara
kekeluargaan. Kemudian harus disertai itikad baik antara kedua belah pihak.
"(Hasil) kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR dengan paling
lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 atau H-1," imbuhnya.

Dia menambahkan, kesepakatan itu sendiri harus dilakukan berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan. "Laporan keuangan perusahaan yang benar adalah dua
tahun terakhir," terangnya.

Selain itu, kesepakatan ini dipastikan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga buruh tetap menerima haknya untuk
mendapatkan THR Keagamaan secara utuh.

7. Sanksi Denda Menunggu Pengusaha yang Telat Bayar THR Perusahaan tak boleh telat
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada H-7 Idul Fitri 2021. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan akan memberikan sanksi administrasi
hingga denda kepada perusahaan yang tidak melaksanakan aturan tersebut.

Terkait denda, perusahaan diwajibkan membayar 5 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan
kepada pekerja atau buruh. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Denda 5 persen dari total THR harus dibayarkan saat berakhirnya batas waktu kewajiban
pengusaha untuk membayar," ucapnya dalam acara konferensi pers tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4/2021).

Menaker Ida menambahkan, pembayaran denda 5 persen tersebut juga tak serta merta
menghapus kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja atau
buruh. Sehingga perusahaan tetap harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan THR.

Sedangkan terkait dengan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayar THR
keagamaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan merujuk peraturan pemerintah
Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2. Menaker Ida bilang, pemberian
sanksi sendiri akan dilakukan secara bertahap.

"Sanksi administratif tersebut yang pertama berupa poin a: teguran tertulis, poin b: pembatasan
kegiatan usaha, poin c: penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan poin
d: pembekuan kegiatan usaha," bebernya.

42