Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 35
"THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/ buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu ti dak tertentu atau perjanjian kerja
waktu tertentu," ujarnya.
Terkait jumlah besaran, jelas Ida, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan
secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
Sementara bagi pekerja/ buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus,
tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
Adapun bagi pekerja/ buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
"Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah
1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja,"
terangnya.
Selanjutnya, kata Ida, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi
Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu
yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan,.
Ia juga meminta, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan
pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," im-buhnya.
Ida menurutkan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja/ buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," katanya.
"Saaya juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk mem
bayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan secara transparan," sambungnya.
Sementara itu, lanjut Ida, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara
pemerintah pusat dan daerah.
"Saya meminta Gubernur beserra Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenan-
gannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan
rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan," ujarnya.
Ida juga mengimbau kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membentuk Pos Komando
Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap
memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
34
