Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

oleh Menaker Ida Fauziyah lewat Surat Edaran (SE) nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2021, bagi pekerja/buruh di perusahaan. SE
pelaksanaan THR ini ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada para pekerjanya. Pemberian THR bagi pekerja tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi. THR keagamaan wajib dibayarkan paling
lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja yang bersangutan," kata Menaker Ida
Fauziyah, Senin (12/4).

Dalam pelaksanaannya, lanjut Ida, THR ajib diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai
masa kerja 1 bulan, secara terus menerus atau lebih. THR juga wajib diberikan pada pekerja
yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Terrtentu (PKWTT). Atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Bagi pekerja yang masa kerjanya 12 bulan terus menerus atau lebih, THR diberikan sebesar 1
bulan upah. Bagi yang masa kerjanya lebih 1 bulan terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan,
THR diberikan secara proporsional, sesuai dengan perhtungan masa kerja, dibagi 12 bulan,
kemudian dikasi 1 bula upah.

Adapun buruh yang bekerja berdasarkan Perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa
kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang
dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama
masa kerja.

Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberi
THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan UU, Menaker minta
Gubernur/Bupat/Wali Kota agar memberikan solusi. Dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja, untuk encapai kesepakatan. Yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
etika baik.
"Kesepakatan tersebut, harus dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR,
dengan syarat paling lambat dibayar sebelum Hari Raya Keagamaan," jelas Ida Fauziyah.

Ditegaskan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran tersebut, harus dipastikan tidak sampai
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR kepada pekerja. Dengan besaran
sesuai ketentuan peraturan UU.

"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh, agar meporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yng menyelenggara kan urusan pemerintah di bidang
Ketenagakerjaan setempat," tambah Menaker.

Diminta, perusahaan membuktikan ketidak mampuan untuk membayar THR, sesuai waktu yang
ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan. Guna
mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR 2021 dan koordinasi
yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

Terhadap pelanggaran pemerian THR, Gubernur/Bupti/Walikota diminta menegakkan hukum
sesuai kewenangan nya. Dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas
Ketenagakerjaan.

"Gubernur/Bupati/Wali Kota hendaknya membentuk Posko pelaksanaan THR dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Data pelaksanaan THR
Keagamaan 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan, hendaknya dilaporkan
ke Kemnaker," pinta Menaker Ida. [ira].
277