Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.

"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja,"
ujarnya dalam keterangannya, Senin (12/4).

Namun demikian, tegas Said Iqbal, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan
untuk tidak membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mempu, paling lambat H-1 sebelum hari
raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR.

"Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan," lanjutnya.
Ia melanjutkan, pihaknya dan buruh Indonesia meminta Kemnaker untuk bersikap tegas dalam
penegakkan aturan sebagaimana isi surat edaran Menaker. "Jangan ada lagi perusahaan yang
membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan. Karena faktanya,
banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020," imbuhnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THRnya
dengan pro aktif melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah
membayar THR 2021 atau belum. "Sehingga surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak
low inforcement. Tidak hanya rule of the game saja," ucapnya.

Menurutnya, THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan
diperkirakan akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar. Ketika konsumsi
meningkat, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menuju positif. "Rp 230 triliun atau 10
persen dari APBN. Sungguh besar nilainya," pungkasnya.

275