Page 274 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Namun Kemnaker juga memberikan alternatif bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-
19 yang disampaikan langsung oleh Menaker Ida Fauziyah pada konferensi pers virtual, Senin
(12/4/2021).

"Penundaan pembayaran THR bagi perusahaan terdampak pandemi paling lambat sehari jelang
hari raya," ujar Menaker dalam paparannya.

Ida menegaskan bahwa masalah THR turut dibahas dalam LKS Tripartit Nasional yang terdiri
dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah.

Kemnaker mendorong diadakannya dialog bipartit bagi perusahaan terdampak pandemi yang
tidak mampu membayarkan THR 2021 sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.

Dialog dilakukan untuk menyepakati pembayaran THR paling lambat sehari jelang hari raya
keagamaan tiba.
"Saya ingin menyampaikan bahwa SE ini berdasarkan masukan, termasuk masukan dari teman-
teman di LKS Tripartit. Jadi tugasnya LKS Tripartit itu memberikan saran dan masukan lalu
Kemnaker mengolah masukan tersebut," ujarnya.

Ida mengatakan bahwa pihaknya di Kemnaker pada prinsipnya sudah menampung masukan-
masukan di Tripartit nasional.

Kelonggarannya diberikan hanya sampai tibanya hari raya, itu pun didasarkan atas pembicaraan
bipartite antara pengusaha dan pekerja dengan semangat kekeluargaan dan menyampaikan
kondisi laporan keuangan internal perusahaan.

Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

"Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir," kata Ida Selain
itu, Kemnaker juga menyiapkan skema denda maupun sanksi bagi perusahaan yang terlambat
membayar THR Keagamaan 2021.

Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda
sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pembayaran.
Terkait dengan sanksi, pengusaha yang tidak membayar THR 2021 tepat waktu akan dikenakan
sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan.

Di antaranya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Ida menegaskan pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh.

Karena THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.
"Diperlukan komitmen bagi para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja dan buruh," kata Ida.

( # Kemenaker # Tunjangan Hari Raya (THR) # Ida Fauziyah.

273