Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 270

Judul               THR Tak Boleh Dicicil, Pemprov DKI Perketat Pengawasan-Terima
                                    Aduan
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://news.detik.com/berita/5530003/thr-tak-boleh-dicicil-pemprov-
                                    dki-perketat-pengawasan-terima-aduan
                Jurnalis            Tiara Aliya Azzahra
                Tanggal             2021-04-12 21:23:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Kami secara
              otomatis juga akan melakukan pengawasan dan juga menerima aduan apabila ada perusahaan
              yang tidak menaati ketentuan tersebut

              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Kita tetap
              mengacu  pada  aturan  yang  lebih  di  atasnya  terkait  dengan  THR  tidak  boleh  dicicil  secara
              otomatis kami juga akan melakukan pemberitahuan atau SE kepada perusahaan-perusahaan
              sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat

              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Nanti akan
              kita  arahkan  untuk  melakukan  perundingan  bipartit.  Bisa  juga  nanti  kita  memfasilitasi  untuk
              perundingan tripartit, tetapi pada prinsipnya sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat
              yang akan kita kuatkan bahwa THR tidak boleh dicicil, titik

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Saya kira kita ikuti apa yang sudah
              diputuskan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja terkait THR semua,
              swasta, kami minta untuk bisa mengikuti karena masyarakat kita masih banyak yang bekerja di
              kawasan industri tersebut

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Pemberian  THR  Keagamaan  merupakan
              kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pengusaha  kepada  pekerja/buruh.  Pemberian  THR
              Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh
              dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Secara  khusus,  dalam  masa  pemulihan
              ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan
              ekonomi






                                                           269
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275