Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

perusahaan terdampak pandemi Covid-19 paling lambat sehari jelang hari raya," ujar Menteri
Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Senin 12 April 2021.

THR 2021 HARUS DIBAYAR PENUH DAN TEPAT WAKTU, DENDA BAGI PERUSAHAAN
YANG TELAT BAYAR

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 harus dibayar penuh dan tepat
waktu kepada pekerja yaitu paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.
"Penundaan pembayaran THR bagi perusahaan terdampak pandemi Covid-19 paling lambat
sehari jelang hari raya," ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Senin 12 April 2021.

Ida menegaskan, masalah THR turut dibahas dalam LKS Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah.

Keputusan tentang THR ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

SE ditandatangani 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Kemenaker mendorong diadakannya dialog bipartit bagi perusahaan terdampak pandemi yang
tidak mampu membayarkan THR 2021 sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.

Dialog dilakukan untuk menyepakati pembayaran THR paling lambat sehari jelang hari raya
keagamaan tiba.

"Saya ingin menyampaikan bahwa SE ini berdasarkan masukan, termasuk masukan dari teman-
teman di LKS Tripartit. Jadi tugasnya LKS Tripartit itu memberikan saran dan masukan lalu
Kemenaker mengolah masukan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya menampung masukan dari tripartite nasional. Kelonggarannya diberikan
hanya sampai tibanya hari raya, itupun didasarkan atas pembicaraan bipartite antara pengusaha
dan pekerja dengan semangat kekeluargaan dan menyampaikan kondisi laporan keuangan
internal perusahaan.

Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir," kata Ida.

Denda 5 Persen Kemenaker juga menyiapkan skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang
terlambat membayar THR 2021.

Denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pembayaran.

Sementara sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

Di antaranya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Ida menegaskan pengenaan denda maupun sanksi tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh. Karena THR merupakan
pendapatan non upah yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

267