Page 271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Ringkasan

"Kami secara otomatis juga akan melakukan pengawasan dan juga menerima aduan apabila ada
perusahaan yang tidak menaati ketentuan tersebut," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah kepada wartawan, Senin (12/4/2021). Andri
menegaskan Pemprov DKI tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat yang mewajibkan
perusahaan membayar THR secara penuh kepada karyawan. Untuk itu, pihaknya segera
menerbitkan surat edaran (SE) yang mengatur teknis pelaksanaannya.

THR TAK BOLEH DICICIL, PEMPROV DKI PERKETAT PENGAWASAN-TERIMA ADUAN

"Kami secara otomatis juga akan melakukan pengawasan dan juga menerima aduan apabila ada
perusahaan yang tidak menaati ketentuan tersebut," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah kepada wartawan, Senin (12/4/2021).

Andri menegaskan Pemprov DKI tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat yang
mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh kepada karyawan. Untuk itu, pihaknya
segera menerbitkan surat edaran (SE) yang mengatur teknis pelaksanaannya.

"Kita tetap mengacu pada aturan yang lebih di atasnya terkait dengan THR tidak boleh dicicil
secara otomatis kami juga akan melakukan pemberitahuan atau SE kepada perusahaan-
perusahaan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat," jelasnya.
Kendati demikian, Andri tetap membuka laporan pengaduan untuk para pekerja ataupun
perusahaan. Nantinya, aduan ini bisa ditindaklanjuti melalui perundingan bipartit maupun
tripartit.

"Nanti akan kita arahkan untuk melakukan perundingan bipartit. Bisa juga nanti kita memfasilitasi
untuk perundingan tripartit, tetapi pada prinsipnya sesuai dengan keputusan dari pemerintah
pusat yang akan kita kuatkan bahwa THR tidak boleh dicicil, titik," jelasnya.

Selaras dengan Andri, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mewanti-wanti agar
perusahaan mematuhi arahan dari Kemnaker. Baik perusahaan swasta hingga BUMD sekalipun.

"Saya kira kita ikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian
Tenaga Kerja terkait THR semua, swasta, kami minta untuk bisa mengikuti karena masyarakat
kita masih banyak yang bekerja di kawasan industri tersebut," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,"
kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (12/4).

"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Dalam surat edaran tersebut, Ida menyatakan SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di

270