Page 311 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 311
"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja,"
kata Said Iqbal lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (12/4/2021).
Namun demikian, tegas Said Iqbal, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan
untuk tidak membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mempu, paling lambat H-1 sebelum hari
raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR.
KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemnaker untuk bersikap tegas dalam penegakkan aturan
sebagaimana isi surat edaran Menaker. "Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil
dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan
yang belum melunasi THR tahun 2020," tegasnya.
KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan pro aktif
melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021
atau belum. Sehingga, surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak low enforcement, tidak
hanya rule of the game saja.
"THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan
akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni Rp230 triliun atau 10
persen dari APBN. Sungguh besar nilainya," kata Said Iqbal. [] Editor: Dhera Arizona Pratiwi.
310
