Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

3 FAKTA KEWAJIBAN PENGUSAHA BAYAR THR 2021 KE KARYAWAN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merilis Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Kebijakan THR 2021 berbeda dengan tahun lalu. Pada 2020, pemerintah mengizinkan
pembayaran THR dicicil atau ditunda bagi perusahaan yang terdampak pandemi virus Corona
(COVID-19). Seperti apa aturannya tahun ini? berikut dirangkum detikcom : 1. Tak Boleh Dicicil
Ida menegaskan pengusaha tidak boleh mencicil pembayaran THR 2021 kepada karyawan. THR
harus diterima pekerja secara penuh sesuai haknya.

Ida menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk
kepada pengusaha. Dukungan itu untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 agar
perekonomian bergerak. Oleh karenanya, dirinya meminta komitmen pengusaha untuk
membayar THR secara penuh kepada karyawan.
"Seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan
pemulihan ekonomi nasional, untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar
THR secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja atau buruh," katanya.

2. Harus Dibayar Sebelum Lebaran Meskipun THR tak boleh dicicil, perusahaan yang tidak
mampu hanya diperbolehkan menunda pembayaran THR sebelum Hari Raya Idul Fitri atau H-1
Lebaran. Normalnya THR harus dibayar maksimal H-7 Lebaran.

Perusahaan yang boleh membayar THR mepet Lebaran harus menunjukkan laporan
keuangannya selama 2 tahun terakhir, paling lambat dilaporkan H-7. Laporan keuangan itu
menjadi bukti perusahaan yang bersangkutan memang tidak mampu membayar tepat waktu,
yaitu H-7 Lebaran.

"Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum
hari raya keagamaan tahun 2021," jelas Ida.

3. Ada Sanksi dan Denda Bila pembayaran THR melewati batas waktu yang disepakati,
pengusaha bakal dikenakan denda dan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap.

"Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa, a)
teguran tertulis, b) pembatasan kegiatan usaha, c) penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi, dan d) pembekuan kegiatan usaha," sebut Ida.

Pengusaha yang tidak membayar THR 2021 sebagaimana mestinya juga akan dikenakan denda
sebesar 5% dari besaran THR.
"Kalau di ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait dengan denda, pengusaha yang
terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenakan denda sebesar 5%
dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk
membayar," jelasnya.

305