Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 304
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tersebut juga masih memuat
kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19. Di mana, pengusaha bisa
berunding secara bipartit dengan perwakilan buruh jika mengenai nilai dan sistem pembayaran
THR.
"Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan," kata Said dalam keterangan tertulis, Senin, (12/4).
Namun demikian, Said menegaskan, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan
untuk tidak membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mempu, paling lambat H-1 sebelum hari
raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR.
KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemnaker untuk bersikap tegas dalam penegakkan aturan
ini. "Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir
Desember tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun
2020," ujarnya.
KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan pro aktif
melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah, untuk memeriksa apakah pengusaha sudah membayar
THR 2021 atau belum. Sehingga surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak law
inforcement.
"THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan
akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni 230 triliun atau 10% dari
APBN. Sungguh besar nilainya," kata Said.
303
