Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 301
Aturan pemberian THR bagi pekerja di perusahaan ini tertuang dalam SE Nomor
M/6/HK.04/IV/2021, untuk kemudian ditujukan kepada para pemerintah daerah (Pemda) di
seluruh Indonesia.
Menaker Ida mengatakan, pemberian THR keagamaan kepada pekerja ini merupakan kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha. Ida menilai, dalam masa pemulihan ekonomi ini,
THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,” ungkap Menaker Ida dalam
konferensi pers virtual, Jakarta, Senin, 12 April 2021.
Dalam Surat Edaran tersebut, Ida menyatakan bahwa, SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Menaker Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling
lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelas Menaker Ida.
Menaker Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan
mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja
yang bersangkutan," ujarnya.
Menaker Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut
harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
keagamaan tahun 2021 kepada pekerja dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," lanjutnya.
Selain itu, Menaker Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan
ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan
berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.
Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan, Menaker Ida meminta Pemda
untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelaksanaan pembayaran THR
Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan
daerah.
Dia juga meminta Pemda untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol
kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya
300
