Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 302

Judul               Surat Edaran Kemenaker Tentang Pembayaran THR Membuat Buruh
                                    Kecewa
                Nama Media          kompas.tv
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.kompas.tv/article/163814/surat-edaran-kemenaker-
                                    tentang-pembayaran-thr-membuat-buruh-kecewa
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-04-12 20:05:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Narasumber

              negative - Mirah Sumirat (Bupati Bogor) Tuntutan kami adalah jangan ada surat edaran. Karena
              dengan  itu,  pengusaha  yang  sebelumnya  mampu  bayar  THR  jadi  punya  peluang  untuk
              berlindung dan tidak membayarkan THR secara penuh



              Ringkasan

              Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat kecewa dengan keputusan
              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021. Mirah menegasakan
              bahwa seharusnya keputusan terkait THR tetap mengikat pada undang-undang yang berlaku,
              bukan surat edaran.


              SURAT EDARAN KEMENAKER TENTANG PEMBAYARAN THR MEMBUAT BURUH
              KECEWA

              JAKARTA, - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat kecewa dengan
              keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021.

              Mirah menegasakan bahwa seharusnya keputusan terkait THR tetap mengikat pada undang-
              undang yang berlaku, bukan surat edaran. Menurutnya, surat edaran dapat menjadi tameng
              bagi pengusaha untuk menghindari kewajiban mereka membayar THR buruh secara penuh. Ada
              peluang  pengusaha  berlindung  kepada  surat  edaran  untuk  membayarkan  THR  dengan  tidak
              tepat waktu.

              "Tuntutan  kami  adalah  jangan  ada  surat  edaran.  Karena  dengan  itu,  pengusaha  yang
              sebelumnya mampu bayar THR jadi punya peluang untuk berlindung dan tidak membayarkan
              THR  secara  penuh,"  jelasnya,  Senin  (12/3/2021).  Bagi  buruh,  surat  edaran  tersebut  sangat
              riskan, karena tidak ada pelaksana khusus yang mengawasi di lapangan.

                                                           301
   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307