Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 332
"Secara khusus, pada masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya dalam keterangan resmi, Senin
(12/4/2021).
Kemnaker menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.
Dalam surat edaran tersebut, Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelasnya.
Dalam pelaksanaan, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah
mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan
kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Bagi pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan,
THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan
kemudian dikali 1 bulan upah.
Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja.
Selanjutnya, SE juga mengatur bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan
berakibat tidak mampu memberikan THR. Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar
memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," tambahnya.
331
