Page 336 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 336

"Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
              pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam
              masa  pemulihan  ekonomi  ini,  THR  tentu  dapat  menstimulus  konsumsi  masyarkat  yang
              mendorong  pertumbuhan  ekonomi,"  kata  Menaker  Ida  dalam  virtual  konferensi  pers  virtual,
              Jakarta, Senin (12/4/2021).

              Pembayaran  THR  Keagamaan  diberikan  kepada  pekerja/buruh  yang  telah  mempunyai  masa
              kerja  satu  bulan  secara  terus  menerus  atau  lebih.  THR  Keagamaan  juga  diberikan  kepada
              pekerja/buruh  yang  mempunyai  hubungan  kerja  dengan  pengusaha  berdasarkan  perjanjian
              kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

              Sementara  bagi  pekerja/buruh  yang  telah  mempunyai  masa  kerja  satu  bulan  secara  terus
              menerus,  tetapi  kurang  dari  12  bulan,  THR  diberikan  secara  proporsional  sesuai  dengan
              perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali satu bulan upah.

              Adapun  bagi  pekerja/buruh  yang  bekerja  berdasarkan  perjanjian  kerja  harian  yang  telah
              mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
              yang  diterima  selama  12  bulan  terakhir  sebelum  hari  raya  keagamaan.  Sedangkan  bagi
              pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung
              berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

              Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
              19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang
              ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  Menaker  Ida  meminta  Gubernur  dan
              Bupati/Wali  kota  agar  memberikan  solusi  dengan  mewajibkan  pengusaha  melakukan  dialog
              dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
              dengan itikad baik.

              "Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
              dengan  syarat  paling  lambat  dibayar  sampai  sebelum  Hari  Raya  Keagamaan  tahun  2021
              pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Menaker Ida.
              Menaker Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut
              harus  dipastikan  tidak  sampai  menghilangkan  kewajiban  pengusaha  untuk  membayar  THR
              keagamaan  tahun  2021  kepada  pekerja/buruh  dengan  besaran  sesuai  ketentuan  peraturan
              perundang-undangan.





























                                                           335
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341