Page 338 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 338

"THR yang dibayar penuh akan meningkatkan daya beli, daripada masyarakat termasuk kaum
              buruh," kata Said Iqbal melalui keterangannya, Senin (12/4).
              "Dengan demikian akan meningkatkan konsumsi dan kalau konsumsi naik akan kita harapkan
              pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat dan kembali positif," tambahnya.

              Untuk  itu,  Said  Iqbal  meminta  para  pengusaha  mematuhi  Surat  Edaran  (SE)  nomor
              N/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan  Pemberian  THR  Keagamaan  tahun  2021  Bagi
              Pekerja/Buruh  di  Perusahaan  yang  dikeluarkan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida
              Fauziyah.

              Adanya SE tersebut membuat pengusaha wajib membayarkan THR secara penuh kepada pekerja
              dan  tepat  waktu  atau  di  h-7  Lebaran.  Said  Iqbal  mengharapkan  Kemenaker  juga  serius
              menegakkan peraturan apabila ada pengusaha yang melanggar.

              "Dan posko THR tidak hanya sebagai tapi pro aktif melalui Dinas Tenaga Kerja di kabupaten atau
              kota memeriksa bagi perusahan yang tidak membayar THR," tutur Said Iqbal.

              Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan poin inti dalam Surat Edaran
              (SE) nomor N/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2021
              Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, ini adalah perusahaan membayarkan THR penuh dan tepat
              waktu kepada pekerja.

              "Untuk itu diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
              kepada buruh," katanya dalam konferensi pers pengumuman THR virtual, Senin (12/4).

              Adapun skema pembayaran THR pada tahun ini mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
              Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi atau Pekerja di Perusahaan.

              "THR Paling lambat diberikan tujuh hari sebelum hari raya," kata Ida.

              Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19, kata Ida, harus melakukan dialog
              bersama pekerja. Hal ini sifatnya wajib, serta memberikan bukti seperti laporan keuangan dalam
              dua tahun terakhir.


































                                                           337
   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343