Page 342 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 342
“Kami mohon kerja sama para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan
pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan,” ucap Ida dalam konferensi pers virtual, Senin
(12/4/2021).
Menteri Ida menegaskan bahwa kesepakatan yang dicapai dengan dialog birpartit itu harus
dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik dengan hasil dialog harus dibuat secara
tertulis dan memuat waktu pembayaran.
Kesepakatan itu sendiri harus dilakukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan. Edaran itu mewajibkan agar pembayaran THR paling lambat dilakukan sampai satu
hari sebelum hari raya keagamaan pekerja dan buruh bersangkutan.
“Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan selanjutnya hasil kesepakatan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan
setempat,” imbuhnya.
Menaker RI Ida Fauziyah juga memastikan Kementerian Ketenagakerjaan sudah membentuk
satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum terkait pelaksanaan THR 2021.
(*)
341
