Page 346 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 346
Darwoto yang juga menjadi bagian dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas)
dalam membahas THR dengan serikat pekerja dan pemerintah, menilai SE yang diterbitkan tak
mengakomodir perusahaan yang belum pulih.
Sebab dalam aturan itu disebutkan, perusahaan yang masih terdampak pandemi dan tidak
mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan peundangan-
undangan, yakni H-7 sebelum Lebaran, maka bisa dilakukan perundingan bipartit antara pekerja
dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan.
Kesepakatan yang dibuat secara tertulis itu pun harus memuat waktu pembayaran THR, namun
dengan syarat paling lambat pembayaran menjadi sehari sebelum Lebaran.
"Artinya di sini ada kesempatan bagi perusahaan sampai H-1, jadi dari yang sesuai aturan H-7
sebelum Lebaran bisa ke H-1. Ruangnya ini sangat sempit," jelasnya.
Padahal, menurut Darwoto, dalam rapat LKS Tripnas pekan lalu ada kesepahaman bersama
bahwa bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi bisa lakukan perundingan bipartit untuk
disepakati pembayaran THR tidak melewati Desember 2021.
"Itu tiga pihak sudah sepaham dan sependapat (dalam rapat), tapi kalau pemerintah putuskan
seperti ini (harus membayarkan penuh sebelum Lebaran) yah kita menghargai dan
menghormati," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pembayaran THR secara
penuh diputuskan mengingat sejak pandemi pemerintah telah memberikan berbagai bentuk
dukungan kepada pengusaha untuk bisa bertahan.
"Diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu
kepada para pekerja atau buruh," kata Ida dalam konferensi virtual, Senin (12/4/2021) Adapun
untuk mengawal pelaksanaan THR 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah
membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pelaksanaan
Pembayaran THR Tahun 2021 di tingkat pusat.
Satgas ini juga akan ada di daerah-daerah agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik
dan efektif serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak.
345
