Page 350 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 350
Judul Pemda Diminta Bentuk Posko dan Satgas Pelayanan THR
Nama Media balipost.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.balipost.com/news/2021/04/12/186173/Pemda-Diminta-
Bentuk-Posko-dan.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-12 18:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam rangka memberikan kepastian hukum
dan mengantisipasi timbulnya keluhan dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara
pemerintah pusat dan daerah maka diminta kepada kepala daerah untuk menegakkan hukum
sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saat ini kementerian telah membentuk satuan
tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pembayaran THR 2021 di pusat
yang perlu diikuti daerah agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik dan efektif
Ringkasan
"Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan dan
pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah maka diminta kepada
kepala daerah untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran
pemberian THR Keagamaan tahun 2021," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dikutip dari kantor berita Antara, Senin (12/4). Penegakan hukum terkait pelanggaran
mekanisme pembayaran THR itu harus juga memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan. Pemerintah daerah juga diminta untuk membentuk Pos Komando
Pelaksanaan THR Keagamaan 2021 dan melaporkan data pelaksanaan THR 2021 di perusahaan-
perusahaan serta tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMDA DIMINTA BENTUK POSKO DAN SATGAS PELAYANAN THR
"Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan dan
pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah maka diminta kepada
kepala daerah untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran
pemberian THR Keagamaan tahun 2021," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dikutip dari kantor berita Antara, Senin (12/4).
349
