Page 374 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 374
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali
kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak
lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengaku
pihak pengusaha mal masih sulit membayar uang Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021 secara
penuh kepada karyawannya. Menurut dia, belum semua pengusaha mal kini telah stabil secara
kondisi keuangan, imbas pandemi Covid-19 yang belum tuntas sepenuhnya.
PENGUSAHA MAL KELUHKAN SULIT BAYAR THR 2021 SECARA PENUH
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja
mengaku pihak pengusaha mal masih sulit membayar uang Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021
secara penuh kepada karyawannya.
Menurut dia, belum semua pengusaha mal kini telah stabil secara kondisi keuangan, imbas
pandemi Covid-19 yang belum tuntas sepenuhnya.
"Khusus selama masa pandemi ini perihal pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) tidak dapat
dibuat sama ataupun seragam, karena sekarang ini kondisi pelaku usaha berbeda satu sama
lain," ujar Alphon kepada Liputan6.com, Senin (12/4/2021).
Alphon melaporkan, memang ada pengusaha mal yang kondisinya saat ini sudah relatif stabil.
Namun banyak pula yang masih dalam kondisi terpuruk, bahkan terancam tutup secara
permanen.
"Selama pandemi ini masih banyak pelaku usaha yang belum bisa membuka usahanya ataupun
hanya bisa membuka usaha secara sangat terbatas. Sehingga kondisi usaha masih mengalami
defisit yang semakin besar," ungkapnya.
Dia pun menganjurkan pengusaha mal yang kondisinya memungkinkan untuk dapat segera
membayarkan THR tanpa perlu menunggu waktu yang ditetapkan.
"Namun bagi para pelaku usaha yang memang kondisinya masih sangat berat maka tentunya
memerlukan solusi bersama dengan para pekerja," kata Alphon.
Oleh karenanya, dia pun bersyukur pemerintah masih mau membuka ruang diskusi secara
bipartit antara pengusaha dengan pekerjanya untuk merundingkan pembayaran THR.
"Pemerintah membuka kesempatan kepada pelaku usaha untuk mencari solusi bersama para
pekerja masing-masing," tukas Alphon.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur
di seluruh Indonesia.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
373
