Page 369 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

pembayaran THR juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
Ida Fauziyah menegaskan, pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha untuk
mengatasi dampak pandemi COVID-19. Kata dia, dukungan ini diberikan agar ekonomi
masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan
pemulihan ekonomi nasional.

Untuk itu, lanjut Ida, diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR keagamaan 2021
secara penuh dan tepat waktu

"Pengusaha yang terlambat bayar THR ke pekerja, bakal kena denda 5 persen dari THR yang
harus dibayar sejak berakhir batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," katanya
dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 12 April.

Sementara itu, Ida mengatakan, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan usaha
perusahaan tersebut.

"Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha,"
ucapnya.

Seperti diketahui, Menaker Ida Fauziyah resmi mewajibkan seluruh pengusaha untuk membayar
THR maksimal H-7 Hari Raya Idulfitri. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh
di perusahaan.

Namun, pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang tak mampu membayar
THR H-7 untuk melakukan dialog secara bipartit dengan pekerja. Hasil dialog itu harus dilaporkan
ke Dinas Ketenagakerjaan sebelum H-7 Hari Raya Idulfitri.

Kemudian, manajemen harus menyerahkan laporan keuangan dua tahun terakhir untuk
membuktikan bahwa keuangan perusahaan sedang tertekan. Nantinya, perusahaan itu diberikan
waktu untuk membayar THR maksimal H-1 Hari Raya Idulfitri.

368