Page 385 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 385
Judul THR Harus Full Sebelum Lebaran, KSPI Apresiasi Menaker
Nama Media suara.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/04/12/175144/thr-harus-full-
sebelum-lebaran-kspi-apresiasi-menaker-ida-fauziyah
Jurnalis Ida Fauziyah Siswanto
Tanggal 2021-04-12 17:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi
perusahaan yang masih terdampak COVID-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya
harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja atau perwakilan buruh jika di
perusahaan tidak ada serikat pekerja
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan
tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang
bersangkutan
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengapresiasi edaran yang
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mewajibkan tunjangan hari raya
2021 harus dibayarkan sebelum Idul Fitri. "Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan
bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19. Di mana nilai THR dan sistem
pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja atau perwakilan
buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja," kata Said Iqbal dalam pernyataan pers di
Jakarta, Senin (12/4/2021).
THR HARUS FULL SEBELUM LEBARAN, KSPI APRESIASI MENAKER
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengapresiasi edaran yang
dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mewajibkan tunjangan hari raya
2021 harus dibayarkan sebelum Idul Fitri.
"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
COVID-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
384
