Page 388 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.

"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19. Di mana, nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja,"
kata Said Iqbal melalui keterangan tertulis yang diterima MNC Portal, Senin (12/4/2021).

Dalam perundingan itu, kata Said, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan membuktikan laporan keuangan internal
perusahaan yang transparan.

Namun demikian, lanjutnya, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk
tidak membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mempu, paling lambat H-1 sebelum hari raya
harus sudah menyelesaikan pembayaran THR.
KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemnaker untuk bersikap tegas dalam penegakkan aturan
sebagaimana isi surat edaran Menaker. "Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil
dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan
yang belum melunasi THR tahun 2020," tegasnya.
On The Road KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan
pro aktif melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar
THR 2021 atau belum. Sehingga surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak low
inforcement. Tidak hanya rule of the game saja.

"THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan
akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni 230 T atau 10% dari
APBN. Sungguh besar nilainya," tutupnya.
(Ari).

387