Page 443 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 443
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," katanya.
Menaker juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk
membayar THR sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan secara transparan.
Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR dan pelaksanaan
koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, Menaker meminta gubernur dan
bupati/wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran
pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil
pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Ia juga meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Kami meminta gubernur dan bupati/wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.(*).
442
