Page 442 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 442
MENAKER KELUARKAN SE THR 2021, INI ATURANNYA
JAKARTA, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pemberian tunjangan hari raya (THR) tahun 2021.SE THR
tersebut ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," kata Ida Fauziyah dalam konferensi pers tentang THR Tahun 2021
secara virtual di Jakarta, Senin (12/4/2021).
Dijelaskan Menaker, pemberian THR keagamaan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam
masa pemulihan ekonomi ini, THR diharapkan dapat menstimulus konsumsi masyarkat yang
mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan," tegas politisi dari Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) itu.
Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Adapun dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR juga diberikan
kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, diberikan THR dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan,
diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian
dikali 1 bulan upah.
Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai
masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang
telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata
upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Dalam SE itu juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan
berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan, Menaker meminta gubernur dan bupati/wali kota agar
memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR dengan syarat
paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang
bersangkutan," kata Menaker Ida.
Menaker Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut
harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
441
