Page 460 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 460
tepat waktu yakni tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau H-7. Aturan ini berlaku untuk
semua sektor, tanpa terkecuali.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan THR keagamaan merupakan pendapatan
non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Pembayaran THR
keagamaan ini sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
"Ketentuan THR tahun 2021 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016
bahwa pembayaran THR harus diberikan H-7 sebelum hari raya itu sendiri tiba," ujar Ida, dalam
konferensi pers virtual, Senin, 12 April.
Ida mengatakan bahwa pembahasan pembayaran THR keagamaan tahun ini merupakan
masukan dari lembaga kerja sama tripartit nasional dan tim kerja dewan pengupahan nasional
(Depenas), serta komunikasi yang intens dengan pengusaha maupun serikat pekerja atau buruh.
Pemerintah, kata Ida, sudah memberikan dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi
dampak pandemi COVID-19. Hal ini agar ekonomi masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan
pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Untuk itu diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu," jelasnya.
Perusahaan terdampak COVID-19 wajib bayar THR H-1 Ida juga meminta agar Kepala Daerah
memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Ida, bagi pengusaha yang tidak mampu
membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan
yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik.
Menurut Ida, kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau
buruh yang berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan 2 tahun terakhir. Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan
membayar sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan
bipartitnya kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H-7, karena kelonggaran yang diberikan
hanya sampai H-1 Hari Raya Idulfitri," katanya.
459
